Sah, Cukai Rokok Naik 12,5 Persen di 2021

 Pemerintahan lewat Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati umumkan peningkatan biaya cukai rokok sejumlah 12,5 %.

alternatif pengganti gula yang rendah kalori

"Kita akan naikkan cukai rokok sejumlah 12,5 %," tutur menkeu dalam Press Pernyataan : Peraturan Cukai Rokok, Kamis (10/12/2020).

Rinciannya, untuk industri yang keluarkan atau meprosukdi sigarete putih mesin (SPM) kelompok I akan dinaikkan sbeesar 18,4 %, SPM IIA 16,5 %, dan SPM IIB naik sejumlah 18,1 %.

Selanjutnya, untuk sigaret kretek mesin (SKM), untuk kelompok I naik sejumlah 16,9 %, SKM IIA naik 13,8 %, dan SKM IIB naik 15,4 %.

"Sementar itu, untuk industi sigaret kretetk tangan (SKT), biaya cukainya tetap sama. Atau dalam masalah ini tidak dinaikkan. Berarti kenaikannya 0 %," kata Menkeu.

Ini, lanjut Menkeu, menimbang jika industri SKT ialah yang mempunyai tenaga kerja paling besar dibanding yang lainnya.

"Dengan formasi itu, karena itu rerata peningkatan biaya cukai ialah sejumlah 12,5 %. Ini dihitung rerata tertimbang berdasar jumlah prosuksi dari tiap-tiap tipe dan kelompok," terang Menkeu.

Ketua Umum Liga Serikat Karyawan Rokok Tembakau Makanan Minuman Serikat Karyawan Semua Indonesia (FSP-RTMM-SPSI) Sudarto kembali lagi minta ke pemerintahan tidak untuk meningkatkan biaya cukai fragmen Sigaret Kretek Tangan (SKT) pada 2021, dan mengharap supaya peningkatan biaya cukai fragmen rokok mesin di bawah 10 % atau single digit.

Ini untuk jaga kelangsungan industri hasil tembakau dan tenaga kerja. Ditambah, sekarang ini keadaan IHT tersuruk karena peningkatan cukai tinggi pada 2020, dan keadaan wabah COVID-19.

"Saya sepakat agar cukai untuk SKT tak perlu dinaikkan. Hingga, mereka yang bekerja saat ini masih bertahan, jadi tidak menambahkan pengangguran. Dunia usaha malah harus didorong agar dapat mengambil yang baru. Sedikitnya menjaga mereka yang telah bekerja," tutur Sudarto, Senin (23/11/2020).

Dikatakan oleh Sudarto, tenaga kerja rokok ialah korban paling rawan bila ada peningkatan biaya cukai SKT pada 2021.

"Mereka tumpuan keluarga. Kenyataan dalam peraturan mengenai IHT, senang tidak senang sudah menghajar kejelasan karyawan rokok. Terutamanya bidang SKT yang disebut bidang padat kreasi meresap tenaga kerja besar, dan terhitung pembangkit ekonomi wilayah.

Sudarto menginginkan kepedulian Pemerintahan selaku bukti pelindungan ke karyawan. Karena itu harus ditegaskan jika perusahaan saat ini dapat meresap tenaga kerja, harus diusahakan tidak untuk kurangi tenaga kerja.

Saat itu, pemerhati ketenagakerjaan Payaman Simanjuntak mengatakan walau pemerintahan telah lakukan bermacam usaha, tetapi hal itu belum membantu mengatasi permasalahan pengangguran.

"Peluang kerja yang telah ada harus dapat dipertahankan tidak untuk menambahkan PHK. Hingga usaha yang ada sekarang ini yang dapat memuat harus dipertahankan," kata Payaman.

"Saya sepakat agar cukai untuk SKT tak perlu dinaikkan hingga mereka yang bekerja saat ini masih bertahan. Pemerintahan harus berusaha tidak menambahkan pengangguran. Dunia usaha malah harus didorong agar dapat mengambil yang baru. Sedikitnya menjaga mereka yang telah bekerja," tandas Payaman.

Kementerian Keuangan belum pastikan waktu penerbitan ketentuan baru berkenaan peningkatan biaya cukai rokok pada 2021. Biaya cukai rokok akan dikeluarkan ketika waktunya untuk maksud paling maksimal dan dalam objektif yang lumayan banyak.

Dalam pengaturan peraturan banyak dimensi yang perlu ditemui diantaranya dimensi kesehatan, dimensi akseptasi negara, dimensi keadaan tenaga kerja, dimensi petani tembakau yang menyuplai industri rokok, dan dimensi ramainya rokok ilegal yang dibuat dalam negeri.

Menanggapi hal tersebut, Perkumpulan Kombinasi Federasi Pabrik Rokok Indonesia (GAPPRI) mengharap pemerintahan dalam masalah ini Menteri Keuangan Sri Mulyani supaya memerhatikan instruksi Undang Undang Nomor 39 Tahun 2007 mengenai Cukai dalam pengaturan gagasan peraturan Cukai Hasil Tembakau (CHT) tahun 2021.

Ketua Umum Perkumpulan GAPPRI, Henry Najoan menjelaskan, instruksi Pasal 5 Ayat (4) UU mengenai Cukai mengatakan jika dalam membuat pilihan peraturan memaksimalkan sasaran akseptasi, Menteri yang berkaitan harus memerhatikan keadaan industri dan inspirasi aktor usaha industri.

"Penetapan besaran sasaran akseptasi negara dari cukai pada Perancangan Bujet Penghasilan dan Berbelanja Negara (RAPBN) dan pilihan peraturan Menteri dalam memaksimalkan usaha capai sasaran akseptasi, semestinya dengan memerhatikan keadaan industri dan inspirasi aktor usaha industri, dan dikatakan ke Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) untuk mendapatkan kesepakatan," kata Henry dalam info sah di Jakarta, Senin (23/11/2020).

Dalam catatan Perkumpulan GAPPRI, sejauh ini pemerintahan belum jalankan instruksi UU mengenai Cukai. Masalahnya inspirasi dan keadaan industri sejauh ini tidak mendapatkan perhatian dalam penetapan peraturan cukai 2021.

"Sesaat beberapa ratus pabrik rokok telah tutup operasi dan sejumlah kecil yang survive kehilangan customer karena mahalnya harga rokok," tambah Henry Najoan.

Henry Najoan memperjelas jika lima dimensi yang disampaikan bu Sri Mulyani seperti ramai di beberapa medium tidak mengatakan aktor industri selaku dimensi penting dalam gagasan membuat peraturan CHT 2021.

Ke-2 , gagasan Kementerian Keuangan meningkatkan biaya CHT 2021 di antara 13-20 % kurang pas di tengah-tengah pelemahan performa IHT.

"Peningkatan biaya CHT 2020 yang tinggi sekali dan pelemahan daya membeli karena wabah Covid-19 salah satunya berpengaruh pada bidang IHT," jelas Henry Najoan.

Ke-3 , gagasan peraturan peningkatan biaya cukai hasil tembakau tidak pernah didiskusikan dengan aktor usaha. Karena itu Perkumpulan GAPPRI mengharap seharusnya perumusan peraturan itu dikerjakan secara terbuka dan terarah, tidak mempertaruhkan IHT.

Menteri Keuangan Sri Mulyani sah meningkatkan biaya cukai rokok. Peningkatan cukai rokok itu tercantum pada Ketentuan Menteri Keuangan Nomor 152 mengenai Biaya Cukai Hasil Tembakau.